Minggu, 05 Juli 2020

Rapid Test, Bisnis Baru Industri Kesehatan ?


Portal Nasional 4.0 – Akhir-akhir ini rapid test digalakkan pemerintah, bahkan menjadi syarat dari banyak perjalanan. Misalnya perjalanan naik pesawat atau perjalanan darat keluar provinsi.

Pemerintah memang telah menggalakkan rapid test masal untuk melakukan deteksi awal terhadap masyarakat yang memiliki gejala virus Corona (Covid-19). Nah ternyata, rapid test ini tidak semuanya tercover anggaran pemerintah, dalam hal ini Kementerian keuangan.

.
Pasalnya, anggaran yang diberikan pemerintah hanya kepada rumah sakit yang ditunjuk resmi dalam menangangani dan menjalankan rapid test massal. Hal itu telah dilakukan oleh beberapa rumah sakit swasta yang menghadirkan tes rapid massal.

Sayangnya, ini ternyata menjadi bisnis baru bagi lembaga-lembaga kesehatan. Alat rapid test yang hanya Rp 60.000-Rp 70000, paling murah Rp 300.000 bila rapid test dilakukan secara mandiri. Apalagi saat ini, surat keterangan non reaktif disyaratkan dalam perjalanan.

“ Mau tidak mau, kita harus Rapid Test, karena surat keterang bebas Covid-19 wajib bagi penumpang pesawat, “ ujar Ahmad, salah satu penumpang pesawat kepada Portal Nasional 4.0, belum lama ini.

Sementara itu, Ketua Gabunga Perusahaan Farmasi Vincent Harjanto mengatakan ini
bisa menjadi bisnis baru untuk para pedagang rapid test, karena akan meningkatkan permintaan alat rapid test.
Dia pun melanjutkan, produsen rapid test di luar negeri juga sudah banyak sekali. Hal ini tentu akan semakin memurahkan pembelian produk alat rapid test.

"Karena banyak jadi harga produk impornya sekitar USD3-4 (atau di bawah Rp60 ribu, kurs Rp14.000)," ujarnya.

Namun, melihat harga impor rapid test itu, sangat berbanding terbalik dengan harga yang harus dibayarkan masyarakat ketika melakukan tes cepat deteksi Corona ini. Harga tes rapidnya berkisaran ratusan ribu.


Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, pemerintah telah menganggarkan dana Rp695,2 triliun. Dari total anggaran itu, sebesar Rp87,55 triliun untuk anggaran kesehatan. Anggaran tersebut sudah masuk mengenai rapid test massal.


"Kebutuhan anggaran tersebut sudah termasuk untuk peralatan kesehatan, test rapid, laboratorium, penanganan pasien, dan insentif tenaga medis, dan lainnya," tutup Askolani, beberapa waktu lalu.  # (EN)

Kamis, 02 Juli 2020

Penerbangan Domestik Turun 98,34%, KA Turun 84,38%


bandara sepi


PortalNasional4.0Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Juli 2020 mengumumkan bahwa penerbangan domestik per Mei 2020 secara year on year (y o y) Nasional, mengalami penurunan pertumbuhan  sebesar 98,34% untuk penerbangan domestik pada posisi Mei 2020. Jumlah penumpang domestik pada Mei 2020 tercatat hanya sebesar  0,09 juta orang dari posisi Mei 2019 yang tumbuh sebesar 5,25 juta.

 

Secara bulanan (m to m), pada Mei 2020 dibandingkan April 2020, terjadi penurunan sebesar 89,62%, atau turun dari 0,84 juta penumpang pada April 2020 menjadi 0,09 juta penumpang pada Mei 2020.

 

Penurunan penerbangan  yang lebih besar juga terjadi pada penerbangan internasional, yakni  sebesar 99,18%. Dari sebanyak 1,44 juta orang pada Mei 2019 menjadi hanya sebesar 0,01 juta orang pada Mei 2020.


BACA JUGA : PERCEPAT KONEKTIVITAS JALAN

 

Menurut Kepala BPS, Suhariyanto kepada wartawan, untuk sektor transportasi subsektor transportasi udara,  jumlah penumpang transportasi angkutan domestik dan internasional pada Mei 2020 mengalami penurunan yang curam dan sangat dalam. Demikian juga dengan penerbangan internasional juga sama terpukulnya. Per Mei 2020 hanya ada 10.000 orang atau mengalami penurunan 55 persen dari April 2020 yang tercatat sekitar 30.000 orang.

Bukan hanya pada angkutan penumpang. KA juga mengalami penurunan untuk angkutan barang, yakni turun sebesar 28,93% secara y o y pada Mei 2020 dibandingkan Mei 2019. Jumlah angkutan barang pada Mei 2020 hanya mencapai 3,09 juta ton turun dari 2019 yang sebesar 4,35 juta ton.

 

Badan Pusat Statistik juga mencatat penurunan angkutan kapal laut sebesar 86,82% pada Mei 2020 menjadi 0,28 juta orang. Sedangkan pada kapal barang, tercatat terjadi penurunan sebesar 10,52% pada periode yang sama menjadi sebanyak21,67 juta ton***Deni

 

 

 

Senin, 29 Juni 2020

Percepat Konektivitas Jalan, Pemerintah Manfaatkan SBSN

pemerintah manfaatkan SBSN



PortalNasional4.0—Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terus berupaya memanfaatkan sejumlah alternatif pendanaan di luar APBN. Salah satunya melalui Surat Berharga Syariah Negara(SBSN) untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

 

Pembiayaan SBSN untuk infrastruktur di Kementerian  PUPR tersebut diantaranya  melalui peningkatan konektivitas antar wilayah. Mulai dari konektivitas  jalur logistik, pariwisata, maupun jalan akses ke pelabuhan dan bandara. Salah satunya adalah Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan dari Palembang - Betung hingga Batas Jambi.

 

Menurut Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono melalui Siaran Pers Kementerian PUPR,  ada keterbatasan  APBN dalam membiayai pembangunan infrastruktur secara utuh. Dengan demikian,  diperlukan berbagai inovasi pembiayaan, salah satunya SBSN.

 

“Kementerian PUPR memanfaatkan secara optimal potensi alternatif pembiayaan seperti SBSN untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan dengan kemampuan pembiayaan APBN dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,” jelas Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

 

Untuk  pembiayaan proyek jalan dan jembatan melalui SBSN, lingkupnya meliputi peningkatan kemantapan jalan lintas utama dalam rangka penguatan daya saing bangsa dan mendukung Sistem Logistik Nasional (Sislognas).

 

Prioritasnya  pada ruas yang sudah berfungsi agar mempercepat konektivitas jalan yang sudah ada. Juga untuk mempercepat atau mengurangi waktu tempuh pada jalan lintas utama. Salah satunya di ruas Jalan Bts Provinsi Jambi-Peninggalan (90,15 km) dengan total anggaran Rp 193 miliar. Progres fisik preservasi jalan tersebut saat ini mencapai 85,47%.

 

Selain ruas jalan tersebut, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dengan dana SBSN 2019-2020 juga tengah melakukan preservasi ruas Jalan Peninggalan-Sei Lilin-Betung (77,74 km) dengan progres fisik sebesar 81,35%. Total nilai kontrak preservasi jalan tersebut Rp 209,6 miliar.

 

Untuk ruas Jalan Bts Provinsi Jambi-Peninggalan, jika segera selesai preservasinya, akan meningkatkan waktu tempuh pada ruas tersebut dari 3,5 jam menjadi 2 jam perjalanan. Sementara untuk preservasi ruas Jalan Peninggalan-Sei Lilin-Betung, jika selesai  akan mempercepat waktu tempuh pada ruas tersebut dari 4 jam menjadi 3,5 jam perjalanan.


BACA JUGA : MAU KELUAR MASUK JAKARTA?WAJIB PAKAI SIKM

 

Selanjutnya, yang tengah ditingkatkan kualitas layanannya adalah Jalan Betung-Bts. Kota Palembang (56,16 km) dengan pendanaan sebesar Rp 124 miliar. 

 

Menurut Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Palembang, Saiful Anwar, saat ini progres fisiknya sudah mencapai 67,31% dan diharapkan akan mempercepat waktu tempuh rata-rata pada ruas tersebut dari 5 jam menjadi 2 jam perjalanan.

 

"Preservasi juga dilakukan hingga ruas Jalan Bts. Kota Palembang - Sp. Indralaya - Sp. Meranjat - Bts. Kota Kayu Agung (49,55 km) dengan nilai kontrak Rp 118 miliar. Diharapkan dengan peningkatan kualitas layanan, akan mempercepat waktu tempuh pada ruas tersebut dari 2,5 jam menjadi 1,5 jam perjalanan. Saat ini progres fisik pekerjaannya sudah mencapai 79,8%" tambah Saiful.

 

Ruas terakhir yang juga tengah dilakukan peningkatan kualitas layanan adalah Celikah - Kayu Agung - Bts. Kota Kayu Agung - Sp. Penyandingan - Bts. Lampung (109,6 km) dengan nilai kontrak Rp 199,9 miliar. Diharapkan dengan peningkatan kualitas layanan, akan mempercepat waktu tempuh pada ruas tersebut dari 3,5 jam menjadi 2,5 jam perjalanan. Saat ini progres fisik pekerjaannya sudah mencapai 73,2%.***Deni

Minggu, 28 Juni 2020

Dorong Ketersediaan Air Bersih dan Air Minum, Kementerian PUPR Sasar 94 Lokasi


ABSAH Kementerian PUPR


PortalNasional4.0— Pada tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengalakkan penyaluran program pembangunan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH). Program ABSAH merupakan bagian Padat Karya Tunai (PKT) TA 2020 untuk mendukung penanganan dampak sosial ekonomi Pandemi COVID-19.

Program ABSAH yang disalurkan Kementerian PUPR, merupakan infrastruktur penyediaan air baku mandiri. Prinsip kerjanya adalah dengan menampung air hujan dalam tampungan, untuk kemudian disaring melalui media akuifer buatan (kerikil,pasir, bata merah,batu gamping, ijuk, dan arang).

Jumat, 26 Juni 2020

Energi Aman dan Terjangkau Membantu Pemulihan Global

energi aman terjangkau


PortalNasional4.0—Dalam the G20 First Energy Focus Group Meeting,  melalui inisiasi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, para pakar di bidang energi anggota G20, diundang menghadiri kegiatan tersebut pada Juni 2020 ini. Indonesia diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Perencanaan Strategis, Yudo Dwinanda Priadi selaku Delegasi Tetap G20 dari Kementerian ESDM.

Kegiatan tersebut diikuti oleh negara-negara anggota G20 diantaranya Jepang, Kanada, Jerman, Norwegia, Uni Eropa (EU), Inggris, Saudi Arabia, Singapura, India, Indonesia, Turki, China, dan beberapa organisasi internasional antara lain International Energy Agency (IEA), International Energy Forum (IEF) dan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Dan kegiatan tersebut, dipimpin oleh Awwad Alharthi, Co-chair of the Energy Sustainablity Working Group.

Kamis, 25 Juni 2020

Kondisi Sistem Logistik Di era Pandemi

logistik era pandemi


PortalNasional4.0—Dalam masa Pandemi Covid-19 saat ini, Supply Chain Indonesia (SCI), menyatakan, barang kebutuhan pokok tetap harus terpenuhi. Namun diperlukan sistem logistik yang menjamin pendistribusiannya dengan meminimalkan potensi penyebaran wabah. Pengendalian pergerakan ini dilakukan dalam proses pengiriman barang dari sumber pasokan ke dalam kota maupun dalam penyampaian barang ke pelanggan.

Selasa, 23 Juni 2020

Hanya 6,8 Persen Masyarakat Terakses Air Minum Aman

akses air bersih masih minim


PortalNasional4.0— Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2018, baru sekitar 6,8 persen masyarakat yang terakses air minum aman. Tetapi kalau dilihat dari air minum layak, data Bappenas tahun yang sama menunjukkan bahwa sudah sekitar 87,75 persen masyarakat yang mendapat akses tersebut.

Minggu, 21 Juni 2020

PLN Jaga Ketahanan Sistem Kelistrikan di Tengah Pandemi


PLN menjaga sistem kelistrikan selama pandemi


PortalNasional4.0—Di tengah Pandemi Covid-19 dan menyikapi kondisi New Normal sekarang ini, PLN berkomitmen menjaga kehandalan seluruh sistem kelistrikan di Indonesia agar tetap dalam kondisi cukup.  Ketersediaan pasokan listrik ini didukung oleh beroperasinya pembangkit listrik dari program 35.000 Megawatt (MW).

Sabtu, 20 Juni 2020

Mau Keluar Masuk Jakarta? Tetap Wajib Pakai SIKM!


sikm jakarta



PortalNasional4.0—Pemerintah tetap mewajibkan masyarakat yang mau  keluar-masuk  Jakarta memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta. Langkah ini  merupakan upaya  mencegah meningkatnya kasus Covid-19.

Bijak Tak Bekerja Jika Suhu Tubuh di Atas 37,3 derajat Celcius

tak bekerja saat sakit


PortalNasional4.0—Di era Pandemi Covid-19, salah satu protokol penting kesehatan adalah pengecekan suhu tubuh. Umumnya, suhu tubuh di atas 37,30C atau 37,50C sering menjadi patokan. Lalu haruskah orang tetap berangkah kerja, jika suhu tubuhnya tinggi?

Kamis, 18 Juni 2020

Lion Terapkan Physical Distancing di Pesawat

lion tetapkan physical distancing

Lion sudah terapkan physical distancing di  pesawat. Kesehatan dan kenyamanan tetap menjadi prioritas.

Jakarta, PortalNasional4.0--Lion Air,Wings Air dan Batik Air menerapkan pengaturan sistem jarak aman (physical distancing) dalam kabin pesawat pada penerbangan. Lion Air Group tetap menerapkan semua ketentuan penerbangan yang berlaku selama masa waspada pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Rabu, 17 Juni 2020

Mau Naik Ojol, Ini Aturannya



Ojek online jika beroperasi harus berinovasi serta menjaga jarak fisik untuk mencegah penularan Covid-19.


Jakarta, PortalNasional4.0—Driver Ojek Online (Ojol) dan pengguna jasa-nya di lingkup DKI Jakarta, boleh berlapang dada. Pasalnya, sejak 8 Juni lalu ojek daring sudah dibolehkan beroperasi kembali.  Hal tersebut tertuang melalui Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengendalian Sektor Transportasi untuk Pencegahan Covid-19 pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Aturan Baru Pengendalian Transportasi Aman Covid-19


pembatsan transportasi aman covid19

 
Pengendalian transportasi yang dilakukan meliputi: penyelenggaraan transportasi darat (kendaraan pribadi dan angkutan umum seperti mobil penumpang, bus, dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan); laut; udara; dan perkeretaapian.
Jakarta, PortalNasional4.0 -- Mengantisipasi berlangsungnya  kembali aktivitas ekonomi yang berdampak terhadap  peningkatan aktivitas perjalanan orang melalui transportasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan regulasi terkait hal tersebut. Aturan tersebut tertuang melalui  Permenhub Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 8 Juni 2020.